Siyasah IAIN Sumatera Utara 2011: TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tinjaun Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Daftar isi

PENDAHULUAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TNGGA
1 Bentuk-Bentuk KDRT

2 Penyebab KDRT
3 Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban KDRT
5 Perbahasan
6 Faktor- faktor penyebab terjadinya KDRT
7 Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir KDRT
8 Langkah-langkah isteri yang dapat dilakukan apabila menghadapi KDRT
9 KESIMPULAN
REFERENSI

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagiah, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhrinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk menegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat harus memahami dengan benar factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memudahkan melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya pernikahan adalah sama yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal serta membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di samping untuk memperoleh keturunan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat kita lihat melalui kekerasan terhadap isteri bervariasi, seperti kekerasan fisik , phisikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga .

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

Kemudian dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat kita lihat dengan adanya yang menentukan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dari kedua pasal di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri. Apalagi menurut pandangan bangsa Indonesia bahwa Lembaga Perkawinan adalah lembaga yang sakral. Namun kenyataan membuktikan, bahwa telah terjadi kekerasan yang di alami oleh perempuan, khususnya istri yang dilakukan suami terhadap istri di Kabupaten Pohuwato.

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar sesuatu, memukul, menampar, sampai membunuh. Namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar, ancaman. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologi/kejiwaan.

Dari kasus-kasus seperti di atas, ternyata masih banyak kasus kekerasan terhadap isteri yang tidak di laporkan dengan alasan, bahwa hal ini merupakan urusan intern keluarga. Suatu penomena dalam masyarakat, Indonesia yang menganggap bahwa menceritakan keburukan atau tindak kekerasan yang di lakukan oleh suami sendiri adalah seperti membuka aib keluarga sendiri pada hal kita ketahui bersama bahwa tindakan suami tersebut merupakan suatu tindakan kriminal.

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa pasal yang mampu menjerat perlakukan kekerasan ini, namun tindak kekerasan suami terhadap istri masih sering terjadi.

Perkembangan dewasa ini di Kabupaten Pohuwato menunjukan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga meningkat, fisik dari jumlah 7 kasus tahun 2009 menjadi 10 kasus 2009, psikis 3 kasus tahun 2009 men jadi 5 kasus 2010, seksual 2 kasus menjadi 5 kasus dan penelantaran 5 kasus tahun 2009 menjadi 8 kasus tahun 2010. Kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi, dari angka tersebut penelitian saya lakukan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan suami terhadap istrinya khususnya kekerasan fisik (Data Unit PPA Polres Pohuwato).

Upaya untuk menemukan indikasi-indikasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap isteri oleh suami terutama di Kabupaten Pohuwato perlu mendapat perhatian serius. Dengan di temukan indikasi-indikasi tersebut, dapat di ketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri dan dapat di lakukan pencegahan dengan penanganan serta penanggulangannya.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap kaum isteri dan faktor-faktor apakah penyebab kekerasan terhadap isteri dan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

Bentuk-Bentuk KDRT

Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

Cedera berat
Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
Pingsan
Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
Kehilangan salah satu panca indera.
Mendapat cacat.
Menderita sakit lumpuh.
Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

Cedera ringan
Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
Gangguan stres pasca trauma.
Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
Depresi berat atau destruksi diri
Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
Bunuh diri

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis;yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

Ketakutan dan perasaan terteror
Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
Fobia atau depresi temporer

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berat, berupa:

Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab KDRT

Penyebab KDRT adalah:

Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan

Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban KDRT

Upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak korban KDRT harus diakui kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalanannya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. PP No. 4 tahun 2006 tentang Pemulihan merupakan peraturan pelaksana dari UU ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UU sebagaimana yang tertera dalam mandat UU ini.

Selain itu, walaupun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menimpanya.

Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan tersebut diatas, maka pokok-pokok persoalan yang dibahas secara mendalami adalah :

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Suami Terhadap Istri dapat diminimalisir?

Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Oleh Suami Terhadap Istri

Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive, disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialism dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruangan publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pohuwato, maka yang pertama harus di lihat adalah gambaran dari hasil penelitian tentang jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan pada Polisi Resort (Polres) Pohuwato selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2011 dan dapat di lihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1: Jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga

dilaporkan tahun 2010-2011

No	Tahun terjadinya kekerasan	Jumlah kasus
1.	2010	12
2.	2011	12
	Jumlah	24

Data di atas menunjukan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato tahun 2010 yaitu ada 12 kasus dan pada tahun 2011 ada 12 kasus, berarti tidak ada kenaikan. Dengan demikian jumlah kasus yang di laporkan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato selama periode 2010-2011 sejumlah 24 kasus yang menunjukkan adanya angka yang sama jumlah kasus dari tahun 2010-2011.

Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka 11 orang responden telah memberikan jawaban yang bervariasi atas pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel

Tabel 2:Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

No	Penyebab Kekerasan Terhadap Responden	Jumlah Responden
1	Ekonomi	5
2	Selingkuh	3
3	Perilaku	3

Sumber : Data primer diolah dari kuisoner, 2011

Dari data di atas dapat terlihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

Faktor Ekonomi
Faktor Perselingkuhan
Faktor perilaku

Menurut Jabrin Kadir, SH (Kanit PPA) wawancara, tanggal 15 November 2011, mengatakan bahwa korban pada umumnya datang melapor dan mengadu hanya mengaku telah dianiaya tetapi tidak jelas apa penyebabnya sehingga dianiaya. Walaupun ada korban yang mengatakan faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Korban biasanya tidak mau menceritakan hal sebenarnya mengapa ia dianiaya, sehingga polisi hanya memproses pengaduan tersebut tanpa melihat lebih jauh faktor penyebabnya. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Selanjutnya ia mengemukan bahwa selain faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor perselingkuhan yang dapat menyebakan atau berujung pada kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi.

Kekerasan fisik dapat terjadi karena antara pelaku dan korban selalu cekcok atau bertengkar karena adanya perselingkuhan dari salah satu atau kedua-duanya masing-masing berselingkuh dengan orang lain. Begitu pula tentang penelantaran rumah tangga yang terjadi karena adanya perselingkuhan yaitu pelaku sering meninggalkan rumah tanpa alasan, sehingga tidak mengurus lagi orang-orang dalam lingkup rumah tangganya. Faktor perilaku yang dapt menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku buruk seseorang seperti seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi, gampang marah, kasar berbicara, suka main judi, pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu dan sifat tersebut dapat dengan cepat terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat gambaran sebagai berikut

Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat memicu adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat ada tabel berikut ini:

Tabel 3. Pekerjaan Pelaku KDRT

No	Jenis Pekerjaan Pelaku	Jumlah Responden
1 2 3	Petani Tukang Bentor PNS	3 1 1
	Jumlah	5 orang

Data: Unit PPA Polres Pohuwato 2011

Menurut Jabrin Kadir SH (wawancara, tanggal 15 November 2011) bahwa kasus-kasus yang dilaporkan karna alasan ekonomi memang pada umumnya karna penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya uang yang diberikan selalu habis.

Hal senada di sampaikan oleh Patahuddin B, SH (wawancara, tanggal 23 Januari 2012) bahwa kalau sepintas lalu seseorang memukul istri karena masalah ekonomi, disini bukan hanya karna penghasilan rendah tetapi juga ada yang berpenghasilan cukup. Faktor ekonomi juga sangat bervariasi bentuknya, misalnya istri selalu minta uang belanja melebihi jumlah penghasilan suaminya. Si suami yang punya tempramen tinggi dan cepat marah setiap istri minta uang belanja selalu dibalas kata-kata kasar bahkan dengan pukulan. Kasus lain dimana pelaku bukan karna kekurangan tetapi berlebih atau cukup sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karna untuk menutupi perselingkuhannya.

Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencelanya bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga, bukan karena kurang uang bahkan dapat dikatakan berlebih hanya dalam hal ini disebakan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cekcok maka biasanya berujung pada kekersan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat di lakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda.

Faktor Perselingkuhan

Menurut Jabrin Kadir SH (wawancara tanggal 15 November 2011) Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakuan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri., demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekcokan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri. Hal ini juga dapat terjadi pada anak perempuan, ipar perempuan dan pembantu perempuan yang berpacaran dengan seseorang yang tidak direstui keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, maka dapat pula berujung pada kekerasan fisik.

Kekerasan psikis ini terjadi apabila suami selingkuh tetapi istri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut di pukul, takut diceraikan atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasan sakit hati (psikis). Seperti yang dikemukan oleh ibu Yolanda Ibrahim (wawancara pada tanggal 6 Januari 2012) mengemukan bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas satusnya apakah telah kawin siri atau belum. Telah membuat saya menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya. Suami saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saya karena berusaha menghindari pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan fisik.

Penelantaran rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi karena apabila seorang suami mempunyai selingkuhan, biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya, seperti mengurangi jatah belanja istrinya, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri. Seperti yang dikemukan oleh ibu Sita bahwa selama satu tahun suaminya selingkuh dengan seorang perempuan walau suaminya tidak sampai memukul, tetapi suaminya tidak lagi memperhatikan saya dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang mengatur dan bahkan berkurang. Suami saya sering keluar rumah bahkan sampai bermalam dan tidak memberitahukan kepada saya seperti biasanya termasuk tidak meninggalkan uang belanja.

Berdasarkan gambaran yang dikemukan tersebut di atas maka faktor perselingkuhan sebenarnya banyak mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor Perilaku

Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.

Bapak Saipul Pantu (wawancara tanggal, 30 Desember 2011) mengaku ia mempunyai perilaku yang buruk yaitu gampang marah, pencemburu dan suka minum sampai mabuk dan telah dua kali istri saya melapor kepada pihak yang berwajib karena melakukan kekerasan dan keonaran dalam rumah.

Dalam suatu tindak pidana tentulah terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami isteri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis itulah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

Jabrin Kadir, SH (wawancara, tanggal 15 November 2011) mengemukakan bahwa perilaku buruk sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak baik dalam lingkup rumah tangganya maupun dalam pergaulannya di dalam masyarakat. Mereka yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga datang pada lembaga yang dikelolanya untuk meminta perlindungan sekaligus meminta bimbingan rohani adalah termasuk orang yang mempunyai perilaku yang kurang baik seperti malas mengurus rumah tangga, tidak taat kepada pelaku, suka keluar rumah dan tidak taat beribadah.

Beberapa kasus yang terjadi, dimana pelaku maupun korban pada umumnya mereka yang mempunyai perilaku kurang baik, seperti pemarah, pencemburu, egois, boros, pemain judi, pemabuk, suka main perempuan dan tidak atau kurang taat menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakininya, dapat menjadi pemicu terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pohuwato, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari kepada pemerintah. Karena dampak yang di timbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Adapun langkah-langkah yang dapat di lakukan oleh istri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut;

Curhatlah pada orang yang dipercaya

Menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yang biasa di percaya pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun istri yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat pada orang yang dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban.

Renungkan saran dan nasihatnya

Curhat berarti membuka kesempatan pada orang yang anda percaya untuk ikut merasakan, memahami sekaligus intervensi. Artinya, jka sang teman memberikan saran maupun alternatif, bukalah mata hati renungkan saran dan nasihatnya. Ambil segi positifnya.

Mintalah suami konseling

Kebiasaan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membiarkannya.

Segera ambil keputusan

Jika suami makin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga keluarga atau pakar dan segara ambil keputusan untuk kebaikan istri dan anak.

Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pohuwato.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi “tauladan bagi masyarakat” dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) akan terwujud.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah ‘politik kriminal’ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels (Lilik Mulyadi, 2007: 11) upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan :

Penerapan hukum pidana (criminal law application)
Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur ‘penal’ (hukum pidana) dan lewat jalur ‘non penal’(bukan/diluar hukum pidana).

Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal (Lilik Mulyadi, 2007:12).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2010 sampai dengan 2011 yang dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Pohuwato menunjukkan 24 kasus. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut : Faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor perilaku.
Bahwa hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu lewat jalur ‘penal’ (hukum pidana) dan lewat jalur ‘non penal’ (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pohuwato merupakan tanggung jawab bersama oleh pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat yaitu upaya yang bersifat preventif dan upaya represif.